Author Archives: dpmptsppesawaran





Pastikan OSS Berjalan, Presiden Tinjau Layanan Perizinan Terintegrasi BKPM

JAKARTA – Presiden Joko Widodo pada Senin pagi, 14 Januari 2019, menyambangi Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Di sana, ia meninjau langsung jalannya pelayanan perizinan terintegrasi (online single submission) yang telah beroperasi di BKPM awal Januari ini.

Setibanya di lokasi sekira pukul 09.00 WIB, Kepala Negara langsung menuju sejumlah tempat pelayanan perizinan. Di sejumlah meja pelayanan, Presiden tampak duduk sejenak untuk mencari tahu proses pelayanan yang sedang dilakukan. Ia juga memantau pelayanan perizinan yang kini berjalan secara mandiri dengan menggunakan sistem daring.

“Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan: online,” kata Presiden.

Selama berada di lokasi, Kepala Negara juga sempat menemui sejumlah investor dan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan. Dengan adanya layanan perizinan terintegrasi ini masyarakat merasakan kemudahan dan pelayanan yang semakin cepat.

“Tadi saya bertanya ke beberapa investor dan masyarakat yang datang mengurus perizinan. Kalau saya lihat cepat (prosesnya). Jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi,” ucapnya.

Menurutnya, sistem pelayanan perizinan terintegrasi ini masih akan terus disempurnakan. Ke depannya, pemerintah pusat dan daerah akan saling terhubung dengan adanya sistem ini sehingga dapat memberikan pelayanan perizinan yang semakin cepat.

“Ini masih perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang harus kita kelola dan kendalikan sehingga betul-betul izin itu sesuai dan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” tuturnya.

Terkait dengan hal itu, Presiden berencana untuk mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini hingga ke daerah-daerah.

“Kita kumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan sistem ini dengan sistem-sistem di daerah,” tandasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. (setkabRI)


Peluang Investasi di Kabupaten Pesawaran

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar “Pesawaran Investment Promotion (PIP) Tahun 2018”, bertempat Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, acara dibuka langsung oleh Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona K, ST., Rabu, (14/11/2018).

Untuk mendukung suksesnya Kegiatan, event ini menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya yakni Prof. Ahmad Erani Yustika (Staf Ahli Presiden RI Bidang Ekonomi), kemudian Hengky Manurung (Asdep Investasi Pariwisata), selain itu Ignatius Warsito (Ses Ditjen PPI Kemenperin RI), selanjutnya Sanny Iskandar (Ketum Himpunan Kawasan Industri Indonesia), dan Andrinof Chaniago (Komisaris Utama BRI TBK).

Dalam sambutannya, Bupati Dendi berharap, melalui kegiatan ini para peserta dapat memperoleh gambaran mengenai sumber daya potensi serta mendapatkan informasi akurat mengenai peluang investasi di Kabupaten Pesawaran.

“Melihat antusiasme para pihak untuk ikut serta memajukan Pesawaran pada acara Pesawaran Investment Promotion tahun 2017, maka kami menggelar (PIP) tahun 2018 untuk kedua kalinya dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Pesawaran menjadi nyata, yaitu Pesawaran Bumi wisata yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Bupati juga menegaskan, bahwa dengan diselenggarakannya PIP yang ke-2 ini juga merupakan bukti bahwa Pesawaran terbuka untuk kalangan dunia usaha untuk bisa menjalin sinergi dan kerjasama. Kami memiliki regulasi yang pro untuk dunia usaha dengan tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Ditengah keterbatasannya, Kabupaten Pesawaran saat ini sedang bergiat melakukan pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah,” jelas dia.

“Pembangunan yang dilakukan harus berbasis inovasi agar Kabupaten Pesawaran dapat bersaing dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pengelolaan pemerintahan, perbaikan pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah seperti pemberdayaan masyarakat,” sambung Dendi.

Lebih jauh Bupati melanjutkan, jika Penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, antara lain Pembangunan Kawasan Industri di Tegineneng, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan, program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis).

Lalu, Fasilitasi Informasi Teknologi (IT) Sistem Administrasi Pelayanan Pemerintahan Daerah (e-governance), Fasilitasi Informasi Teknologi (IT) Sistem Administrasi Pemerintahan Desa, Pertanian Terintegrasi, Hortipark dan Pabrik Mini Coklat, Desa Tapis Negeri Katon, rencana pengembangan geothermal di Way Ratai, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dan lumbung santri.

“Sepuluh inovasi tersebut bukanlah mimpi, tapi setahap demi setahap berusaha diwujudkan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Saat ini program inovasi sedang kami fokuskan pada Kawasan Industri di Tegineneng dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Teluk Pandan yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Pesawaran baik yang bersifat bahari, alam maupun budaya dan sejarah dengan berbagai objek wisata unggulan, diantaranya terdiri dari 39 pulau besar dan kecil, garis pesisir pantai sepanjang 120 km, wisata air terjun serta objek-objek wisata unggulan lainnya, yang sampai saat ini belum terkelola secara maksimal.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031, destinasi wisata yang diprioritaskan dalam pengembangannya adalah Kawasan Strategis Pengembagan Wisata Daerah (KSPD), yang dibagi menjadi 6 kawasan strategis.

“Diantaranya, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai (Marina Teluk Ratai) dengan merencankan dan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 647 ha di Kecamatan Teluk Pandan. Terdiri dari blok Pantai Queen Artha 29 ha, Pulau Tangkil 12 ha, blok pantai mutun 253 ha, Pulau Lahu 2 ha, Blok Pantai Ringgung 186 ha, Pulau Tegal 120 ha, Blok Mangrove Ketapang 18 ha dan Blok Mahitam 27 ha,” paparnya.

Lebih dari itu Dendi menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan perekonomian dan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pesawaran, dibutuhkan studi kelayakan atau feasibility study yang bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan rencana pengembangan terhadap keuntungan yang diberikan, baik financial benefit maupun social benefit sebagai upaya penyempurnaan pengembangan Kawasan Pariwisata Strategis Daerah (KSPD) Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai hasil akhir capaian.

Disamping itu, Kabupaten Pesawaran juga terus berusaha menjadi tuan rumah yang baik dan memudahkan segala proses perizinan melalui program Pelayanan Perizinan Secara Online Melalui Online Single Submission (OSS) dan pendampingan perizinan oleh simpul KPBU Pesawaran dan Satgas Perizinan berusaha.

“Ini merupakan trobosan yang sangat baik untuk memperpendek waktu layanan perizinan. Ini juga akan sangat membantu masyarakat karena akan dilayani dengan prima yaitu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat, efektif serta efisien dalam segi waktu, energi maupun biaya,” jelasnya.

Selama ini, ujar Dendi menambahkan, investor yang akan berinvestasi di kabupaten Pesawaran melakukan pengurusan perizinan investasi membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengurus berbagai tahapan perizinan mulai dari pengurusan izin prinsip, penyiapan dokumen lingkungan, pengurusan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, hingga pengurusan TDP dan SIUP dan sebagainya.

“Untuk itu harus dilakukan pemangkasan proses perizinan dengan penyederhanaan prosedur dengan tetap mengacu kepada ketentuan berlaku. Kita dituntut untuk melakukan inovasi layanan dengan berupaya menjadikan layanan perizinan dirasakan mudah, murah dan cepat oleh pemohon,” tutup Bupati.

Setelah gelaran selesai, acara dilanjutkan dengan Penanda tanganan MoU Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan PT. Pos Indonesia (Persero), Gilarsi Wahyu Setijono (Direktur Utama PT Pos Indonesia), dan PT Jagad Dita Indonesia serta LT. lighting Co.Ltd. (humas)


Launching OSS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Teken Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan

Bandar Lampung – BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran, Rabu (31/10).

Penandatanganan kerjasama tersebut sekaligus launching Pelayanan Perizinan Secara Online atau Online Single Submision(OSS) di Kabupaten Pesawaran. Dengan dilakukannya kerjasama ini peningkatan kepatuhan dan perluasan kepesertaan, sampai ke penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan badan usaha hingga Bridging System OSS atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menjadi bukti nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mensukseskan program strategis nasional, dalam hal ini percepatan Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Joni Arizoni, SE,MM  mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 28 “Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.

“Dengan dilaksanakannya acara ini diharapakan masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan OSS. Ruang pelayanan pengaduan disediakan untuk digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh perusahaan, seperti tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain,” ujar Joni.

Wakil Bupati Pesawaran Eriawan SH, menyambut baik dan gembira karena layanan ini termasuk 9 nawacita Presiden. Dalam rangka pendekatan dan percepatan pelayanan, birokrasi perizinan merupakan perhatian pemerintah, kemudahan perizinan akan membuat pelaku usaha bisa tumbuh sebingga ekonomi dapat berkembang.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran atas dukungannya terhadap Program JKN-KIS.  Terkait pelaksanaan OSS, merupakan sebuah terobosan dimana pendataan adminstratif tidak perlu lagi datang kekantor, memakai dokumen-dokumen seperti sebelumnya dan juga sudah sekaligus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan terkait pendaftaran peserta dari Badan Usaha,” Kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Johana.

Total peserta JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran per 30 September 2018 mencapai 331.697 jiwa dari total penduduk 547.429 jiwa (60,59 %). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Program JKN-KIS serta penegakan kepatuhan harus terus dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar UHC di Kabupaten Pesawaran segera terwujud. (humas)


Pesawaran Terapkan Pelayanan Perizinan Secara Online

GEDONGTATAAN – Pelayanan perizinan secara online melalui online single submission (OSS) diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan efisiensi birokrasi di wilayah Pesawaran.

“Saya yakin kebijakan ini akan menjadi terobosan yang sangat baik untuk memperpendek waktu layanan perizinan,” ungkap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Wakil Bupati Pesawaran Eriawan saat menyampaikan sambutan pada acara launcing OSS di Balai Desa Bagelen Rabu (31/10).

Bupati mengakui, prestasi pelayanan dilingkup Pesawaran dirasakan kurang maksimal. Sehingga dengan adanya  OSS ini diharapkan agar semua dinas terkait dapat bersatu-padu menyukseskan program tersebut.

“Saya tidak mau ini hanya kegiatan seremoni saja, mulai hari ini persiapkan semuanya dengan baik untuk melaksanakan program ini. Berikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan tentunya harus sesuai Standar Operasional Prosedur,” tegasnya.

Dijelaskan, birokrasi perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan masrayakat dan kalangan dunia usaha masih beranggapan proses perizinan berbelit-belit, prosedur yang tidak jelas, dan tenggang waktu penyelesaian izin juga tidak jelas dengan biaya yang tinggi dan tidak transparan.

“Untuk itu, pak Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) dengan harapan adanya efisiensi waktu dan birokrasi,” tandasnya.

Untuk itu pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat menjadi lembaga pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dapat menunjang laju pertumbuhan daerah. Dimana selama ini investor yang akan berinvestasi di pesawaran dalam mengurus perizinan tertentu membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Harus dilakukan pemangkasan proses perizinan dengan penyederhanaan prosedur dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Kita dituntung berinovasi dengan menjadikan layanan perizinan mudah, murah, dan cepat,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Joni Arizoni menambahkan, sebanyak 32 jenis izin sudah dapat diaplikasikan melalui aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik (Si Cantik) yang dapat disupport secara online single Submission (OSS).

“Tentunya dengan OSS ini akan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan,” jelas Joni.

Dikatakan, bagi pelaku usaha yang akan mendirikan usaha, cukup 15 menit untuk diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) .

“Kalau NIB hanya 15 menit selesai, dan kalau sudah mengantongi NIB sudah bisa ekspor impor,” ujarnya.

Sedangkan untuk penerbitan izin usaha, jika semua persyaratan dan izin prinsip seperti izin lingkungan, IMB dan retribusi IMB sudah dibayarkan serta semua izin prinsip sudah dikantongi maka cukup satu jam izin sudah bisa diterbitkan.

“Dengan syarat kalau rekom dari OPD teknis terkait izin prinsip sudah keluar. Dan bukti transfer retribusi IMB ke bank diupload ke aplikasi. Sekitar 1 jam izin sudah bisa diterbitkan,” imbuhnya.

Lebih jauh Joni menambahkan, tujuan dilaksanakan launching yakni agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan pelayanan perizinan secara online melalui OSS untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta atau anggota keluarga.

“Selain launching OSS, kita juga launching ruang layanan pengaduan. Dan menandatangani nota kesepakatan dengan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (humas)