Izin Usaha Angkutan
Maret 26, 2021
Kartu Pengawasan
Maret 26, 2021

Izin Trayek

Dasar Hukum

a.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.    Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);

d.   Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012  tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;

e.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

f.     Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan ataa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

g.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

h.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i.     Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

j.     Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Trayek).

k.   Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Trayek dan Perizinannya di Kabupaten Pesawaran.

l.     Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;

Jumlah Pelaksana 10 orang
Jenis Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkopenten dengan peerinsip pelayanan yang prima
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

a.    Surat Izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya

b.   Surat Izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas

Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi Kinerja pelayanan melalui pengukuran penerapanbeberapa komponen standar pelayanan yang dilakukan sekuarang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

 

SIKAHKAN UNDUH BERKAS DAN PERSYARATAN DI BAWAH INI

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *