Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Izin Usaha Buka Cabang Kantor Usaha Simpan Koperasi
Maret 26, 2021
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pemasangan Reklame
Maret 26, 2021

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum

a.    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan  Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5038).

b.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan.

d.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

e.    Peraturan Bupati Pesawaran  Nomor 8 Tahun 2014 Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

f.     Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi.

g.    Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Reklamasi Pantai.

h.   Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran.

i.     Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Peruntukan penggunaan tanah.

j.     Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

k.   Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

2 Persyaratan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

a.    Surat permohonan bermaterai

b.   Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas    nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha

c.    Fotocopy akte pendirian badan usaha yang sesuai (bagi yang berbadan usaha atau berbadan hukum)

d.   Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha)

e.    Foto lokasi usaha

f.     Foto pemilik usaha ukuran 3×4 2 lbr

g.    Fotocopy bukti hak atas tanah; (untuk usaha kawasan wisata)

h.   Proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata; (untuk usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa makanan minuman,dan usaha penyediaan akomodasi)

i.     Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; danSurat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).(untuk usaha mikro dan kecil)

j.     Usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi pemijat;

3. Sistem, mekanisme dan prosedur Pemohon → Front Office → Tim Teknis → Dinas Pariwisata → Rekomendasi → Kasi Pelayanan Perizinan Usaha → Back Office → Kasi Perizinan Usaha → Kabid Pelayanan Perizinan Usaha → Sekretaris → Kepala Dinas → Back Office → Front Office → Pemohon
4. Jangka waktu penyelesaian 1 (Satu)hari kerja
5. Biaya/Tarif Rp. 0,-/gratis
6. Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

Sarana:

a.    Perangkat computer

b.   Alat Tulis Kantor

c.    Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu DPMPTSP Kabupaten Pesawaran

d.   Blanko/formulir izin

e.    Dokumen Izin

f.     Brosur pengurusan izin

g.    Papan informasi prosedur  dan persyaratan izin

h.   Telepon

i.     Website

j.     Email

k.   Online Single Submission (OSS)

Prasarana/fasilitas:

a.    Loket Informasi

b.   Loket  Administrasi  Perizinan  (Front  Office)  dan  Tim Teknis Perizinan (Back Office)

c.    Loket Pengaduan

d.   Loket Kasir/Bendahara

e.    Ruang Penyimpanan Arsip

f.     Ruang Tunggu

g.    Halaman Parkir

8. Kompetensi Pelaksana

a.    Sarjana Ekonomi

b.   SMA, SMK

c.    Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

d.   Mampu mengoperasikan komputer

9. Pengawasan internal

a.    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

b.   Dilaksanakan secara kontinyu

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan:

a.    Pemohon menerima lembar saran dan penilaian  (IKM) pelayanan  DPMPTSP saat  mengambil  izin  yang  telah selesai

b.   Pemohon mengisi lembar tersebut dan Mengembalikannya kepada petugas Loket Pengambilan Izin

c.    Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat dilakukan dengan        dating langsung/ melalui/ telpon/ lisan/ tertulis pada Loket Pengaduan.

d.   Surat pengaduan yang masuk ke Kasi   Pengaduan dan Pembinaan, akan dikonsultasikan ke Kabid Informasi Data Pengaduan dan Pengawasan, kemudian akan iklasifikasikan berdasarkan materi      dan bidang pengaduan terkait.

e.    Pengaduan yang masuk ke Kabid  Informasi Data Pengaduan dan Pengawasankemudian dikoordinasikan dengan Kabid terkait (Kabid Pelayanan Perizinan)

f.     Jawaban pengaduan dari Kabid terkait  (Kabid Pelayanan Perizinan) akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

g.    Surat jawaban pengaduan yang telah ditandatangani oleh Kepala  DPMPTSP  akan  disampaikan  kepada  pemohon yang  mengajukan  pengaduan  secara langsung  atau  via telpon.

Penyampaian saran dan masukan:

a.    Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia pada meja loket kasir/pengambilan izin kemudian memasukkannya ke dalam kotak saran.

b.   Lembar  saran dan penilaian pelayanan direkap dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP secara berkala setelah 150 lembar saran dan penilaian pelayanan terkumpul

c.    Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

a.    Kotak saran

b.   SMS gate way

c.    Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

d.   Website (ptsp.pesawarankab.go.id)

e.    E_mail (DPMPT11@gmail.com)

11. Jumlah pelaksana 11 orang
12. Jaminan pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a.    Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tanganserta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

b.   Surat izin/surat keputusan izin   menggunakan  kertas berkop Dinas

14. Evaluasi kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan beberapa komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

 

SIKAHKAN UNDUH BERKAS DAN PERSYARATAN DI BAWAH INI

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *